Reorientasi Kebijakan Perberasan

Abstract

Kebijakan perberasan cenderung terjebak dalam kepentingan jangka pendek. Padahal, tidak mudah meningkatkan produksi padi secara terus-menerus karena usaha tani padi dihadapkan pada sejumlah masalah serius: iklim yang makin kacau, lahan sawah utama yang jenuh dan keletihan (so/7 fatique), rendahnya investasi di bidang infrastruktur pertanian (irigasi, waduk dan jalan), konversi lahan yang tak terkendali, dan penurunan rendemen dan besarnya kehilangan hasil. Dari sisi konsumsi, ketergantungan hampir semua perut warga pada beras membuat pemerintah seperti disandera. Selain harus menyediakan beras dalam jumlah cukup dan terdistribusi merata, harganya juga harus terjangkau kantong. Di sisi lain, harga beras harus tetap menarik agar petani mendapatkan untung. Secara ekonomi usatahani padi sebenarnya masih menguntungkan. Namun, karena penguasaan lahan gurem penghasilan mereka hanya bisa menopang sebagian kecil kebutuhan keluarga. Dari sisi kelembagaan, setelah otonomi daerah garis komando penangangan beras semakin tidak jelas, termasuk penanggung jawab stabilisasi harga. Ini semua menuntut reorientasi kebijakan. Disarankan pemerintah tidak terombang-ambing isu jangka pendek; mengintensifkan insentif non-harga; melakukan reforma agraria dan revitalisasi serta industrialisasi perdesaan; membangun cluster-cluster pangan lokal yang unik; dan merevitalisasi semua kelembagaan pangan yang terkait dengan beras.